Kamis, 22 November 2012

Konflik Indonesia Belanda Awal Kemerdekaan


Kedatangan Sekutu dan NICA
Latar Belakang :
Kekalahan Jepang atas Sekutu menyebabkan Jepang kehilangan semua daerah jajahannya termasuk Indonesia.Sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan (status quo) sampai kedatangan sekutu ke Indonesia.
Pasukan Sekutu : 
Tugas pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang dilakukan oleh Komando Asia Tenggara South East Asia Command (SEAC).Pasukan ini dipimpin LaksamanaLord Louis Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas itu, Mountbatten membentuk komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI). AFNEI dipimpin Letnan Jenderal Sir Philip Christison.
TUGAS AFNEI
1)      Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2)      Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3)      Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan ke Jepang.
4)      Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5)      Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut penjahat perang
KEDATANGAN PASUKAN AFNEI
Pasukan Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI). AFNEI dipimpin Letnan Jenderal Sir Philip Christison mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945.
Kedatangan Sekutu semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia.Namun setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu datang bersama NICA (Netherland Indies Civil Administration), sikap Indonesia berubah menjadi curiga dan kemudian bermusuhan.
PERJUANGAN FISIK/BERSENJATA            PERJUANGAN DIPLOMASI
1.Pertempuran Surabaya                                 1.Perjanjian Linggajati
2.Pertempuran Ambarawa                              2.Perjanjian Renville
3.Pertempuran Medan Area                            3.KMB
4.Bandung Lautan Api                                   4.Perundingan Roem-Roeyen
 PERJUANGAN FISIK/BERSENJATA
1.PERTEMPURAN SURABAYA
A.Latar Belakang : 
Kedatangan  pasukan Brigadir 49 (AFNEI) di Tanjung Perak, Surabaya dibawah pimpinan Brigjen A.W.S. Mallaby (25 Oktober 1945). Mereka bertugas untuk melucuti pasukan Jepang dan membebaskan para interniran.Kedatangan Mallaby disambut oleh R.M. Suryo (Gubernur Jawa Timur).
B.Tokoh – tokoh :
Pihak Indonesia  : Gub. Suryo, Bung Tomo
Pihak Sekutu          : Brigjen Mallaby, Mayjen Marsergh.
C. Waktu Peristiwa : 10 – 28 November 1945

D. Sebab meletusnya Pertempuran Surabaya :
1.      Pasukan Sekutu mengingkari janjinya dengan melakukan penyerangan di Penjara Kalisosok dan menduduki obyek-obyek vital diSurabaya.
2.      Peristiwa terbunuhnya Brigjen A.W.S Mallaby di dekat Gedung Internatio Jembatan Merah.(30 Oktober 1945)
3.      Penolakan ultimatum sekutu
E. Peristiwa Pertempuran Surabaya
Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris mengeluarkan ultimatum, isinyaagar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu.Secara resmi rakyat Surabaya, yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya padatanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.
Rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio.pemberontakan.Pertempuran berlangsung selama tiga minggu ( 10 -28 November 1945 ).
F. Akhir Pertempuran Surabaya
Akibat pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur.Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.
Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, pemerintah RI menetapkan 10 November sebagai hari Pahlawan.
2. PERTEMPURAN AMBARAWA
A. Latar Belakang : 
Kedatangan pasukan Sekutu Brigadir Altileri dari Divisi India ke 23 di Semarang (20 Oktober 1945)
B. Waktu Peristiwa :
20 November – 15 Desember 1945
C. Tokoh-tokohnya :
Brigjen Bethel dan Kolonel Soedirman
D. Sebab meletusnya :
Secara diam-diam sekutu diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang.
E. Jalannya Peristiwa :
Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tgl 26 Oktober 1945, kemudian reda setelah kedatangan Presiden Soekarno tgl 2 Nov 1945 untuk mengadakan perundingan.Pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman(Panglima Divisi Purwokerto). Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Kolonel Soedirman.Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI.
F. Akhir Peristiwa :
Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.
 3. PERTEMPURAN MEDAN AREA
A. Latar Belakang :
Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan.Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly.Awalnya mereka diterima secara baik oleh Gub.Moh Hassan di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda).
B. Waktu Peristiwa : 1 Des 1945
C. Tokoh-tokohnya : Brigjen T.E.D. Kelly dan Achmad Tahir
D. Sebab meletusnya : Tawanan perang yang dibebaskan sekutu dipersenjatai & bersikap congkak sehingga menyebabkan terjadinya insiden di beberapa tempat.
E. Jalannya Peristiwa :
Pd tgl 18 Okt 1945, Sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya.NICA melakukan aksi teror yg menyebabkan pecahnya pertempuran shg banyak korban di pihak Inggris.
Tgl 1 Des 1945 Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan.          Pada bulan April 1946 pasukan Sekutu berhasil mendesak pemerintah RI keluar Medan. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali.
F. Akhir Peristiwa :
Pada tgl 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area.Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando tersebut meneruskan perjuangan di Medan Area.
4. PERTEMPURAN BANDUNG LAUTAN API
A. Latar Belakang :
Masuknya pasukan Sekutu yang dgn diboncengi NICA ke Bandung pada 17 Oktober 1945
B. Waktu Peristiwa : 24 Maret 1946
C. Tokoh-tokohnya :
1.      Kolonel A.H Nasution
2.      Moh. Toha (tewas ketika meledakan Gudang Mesiu NICA)
D. Sebab meletusnya :
1.      Pada tgl 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama isinya kota Bandung bagian Utara paling ambat tgl 29 November 1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tsb tdk ditanggapi oleh para pejuang. Shg lahir perundingan dimana kota Bandung dibagi 2 dg batas rel kereta api,  sebelah utara dikuasai Sekutu sebelah selatan pihak Indonesia.
2.      Selanjutnya tgl 23 Maret 1946, merasa kedudukannya blm aman. Sekutu mengeluarkan ultimatum kembali. Yg isinya memerintahkan pengosongan kota Bandung/ mundur dari kota sejauh 11 Km. Menghadapi ultimatum tersebut para pejuang kebingungan krn mendapat 2 perintah yg berbeda. Pemerintah RI di Jkt memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Sementara markas TRI di Yogyakt menginstruksikan agar Bandung tdk dikosongkan.
E. Jalannya Peristiwa :
Dengan berat hati TRI dibawah pimpinan Kolonel A.H Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah Jakarta. Namun sebelum meninggalkan kota, mereka menyerang pos-pos pasukan Sekutu dan melakukan pembumihangusan Kota Bandung. Peristiwa tgl 24 Maret 1946 tersebut kemudian dikenal Bandung Lautan Api.Pada peristiwa tersebut Moh. Toha tewas meledakkan Gudang Mesiu NICA.

5.PERISTIWA MERAH PUTIH DI MANADO
            Peristiwa ini diawali ketika NICA yang mulai sewenang – wenang terhadap rakyat Indonesia. Dan tindakan sewenang – wenang itu mengundang reaksi dari rakyat Indonesia dengan membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). Pada pertengahan Januari 1946 PPI mengadajkan rapat rahasia, namun diketahui oleh NICA. Akibatnya anggota PPI ditangkap dan dilucuti senjata dari pasukan KNIL. Kemudian pada dini hari tanggal 14 Februari 1946 PPI menyerbu kedudukan NICA di Teling dan mampu membebaskan para tokoh pejuang Indonesia dan mampu melawan NICA beserta pasukannya. selanjutnya PPI merobek bendera biru Belanda jadi terlihat merah putih yang berkibar di tangsi Teling. Selanjutnya markas NICA di Tomohon dan Tondano berhasil dikuasai PPI. Setelah NICA berhasil disingkirkan, pemerintah sipil terbentuk dengan BW Lapian sebagai residen dan juga membentuk TRI yang dipimpin oleh Ch.Taulu, Wuisan dan J,Kaseger
6.PUPUTAN MARGARANA DI BALI (18 DESEMBER 1946)
Dalam bahasa bali, Puputan berarti perang sampai titik darah penghabisan. Peristiwa inilah yang terjadi di desa Margarana, Tabanan Bali pada tanggal 18 Desember 1946. Pasukan Ciung Wanara pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan semangat puputan menyerbu tangsi / markas NICA di Tabanan untuk menggagalkan pembentukan Negara Indonesia Timur dalam Konferensi Denpasar yang saat itu sedang berlangsung. I Gusti Ngurah Rai dan seluruh anggota pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut.
7.PERISTIWA 11 NOPEMBER 1946 DI SULAWESI SELATAN
Pada saat Belanda (Mayjend Van Mook) sedang mengadakan Konferensi Denpasar dalam rangka pembentukan negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya, pada tanggal 11 Desember 1946 Belanda mengumumkan bahwa Sulawesi berada dalam status darurat perang dan hukum militer (akibat dari penolakan rakyat terhadap rencana (pembentukan Negara Indonesia Timur). Rakyat Sulawesi Selatan yang diangap menolak atau tidak setuju/menentang rencana tersebut dibantai habis oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond Westerling yang mengakibatkan lebih dari 40.000 jiwa rakyat Sulawesi meninggal.
Robert Wolter Monginsidi dan Andi Matalatta yang memimpin pasukan untuk melawan kebiadaban Belanda akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati.

PERJUANGAN DIPLOMASI
1. PERTEMUAN SOEKARNO – VAN MOOK
  • Tokoh: Pihak Indonesia: Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, H.Agus Salim.. Pihak Belanda: Van Mook, Van Der Plas..
  • Tanggal: 25 Oktober 1945
  • Tempat: ?
  • Hasil: Van Mook mengemukakan masalah Indonesia, menjadi negara persemakmuran berbentuk federal dan memasukkan Indonesia ke dalam anggota PBB
2. PERTEMUAN SJAHRIR – VAN MOOK:
  • Tokoh: Pihak Sekutu: Jend. Christison.. Pihak Belanda: Van Mook.. Pihak Indonesia: Sutan Sjahrir
  • Tanggal: 17 November 1945
  • Tempat: Markas Besar Tentara Inggris, Jl. Imam Bondjol No. 1, Jakarta
  • Hasil: gagal.
3. PERUNDINGAN SJAHRIR – VAN MOOK:
  • Tokoh: Pihak Inggris (penengah): Sir Archibald.. Pihak Belanda: Van Mook.. Pihak Indonesia: Sutan Sjahrir
  • Tanggal: 10 Februari 1946
  • Tempat: Jakarta, Indonesia
  • Hasil:
  1. - Van Mook: Indonesia negara commonwealth (berbentuk federasi), urusan dalam negeri di atur Indonesia, urusan luar negeri di atur Belanda,
  2. - Sjahrir: Indonesia harus diakui, urusan luar negeri diatur oleh Indonesia dan Belanda (ditolak)
  3. - Sjahrir: Belanda harus mengakui de facto RI, RIS, RIS bersama” dg  peserta dalam ikatan negara belanda
4. PERUNDINGAN DI HOOGE VELUWE:
  • Tokoh: delegasi RI: mr. suwandi, dr. sudarsono, mr. prianggodigdo.. delegasi belanda: van mook, prof. logemann, idenburgh, van royen, van asbeck, sultan hamid II, surio santosa.. penengah: Sir Archibald
  • Tanggal: 14-26 April 1946
  • Tempat: Hooge Veluwe, Belanda
  • Hasil: tidak ada, karena belanda menolak hasil perundingan antara Sjahrir – Van Mook sebelumnya..


5.       PERUNDINGAN LINGGARJATI
a.       Latar Belakang
Adanya keinginan pihak Inggris untk menjadi perantara antara Indonesia dan Belanda yg bertikai.
b. Waktu& Tempat Perundingan :  10-15 Nov 1946 di Linggajati, dekat Cirebon.
c. Tokoh-tokohnya : Schermerhorn (BLD), Sutan Syahrir (INA), Lord Killearn (ING).
d. Hasil Perundingan :
a) Belanda mengakui de facto kekuasaaan RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura
b) Belanda dan RI bersama-sama menyelanggarakan berdirinya Negara Indonesia Serikat
c) Negara Indonesia Serikat tetap bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni-Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni
e.      Manfaat/Akibat Perundingan :
◙ Belanda telah mengakui wilayah kekuasaan RI atas      Sumatera, Jawa, dan Madura
◙ Perbedaan tafsiran isi naskah persetujuan       Linggajati, menjadi pangkal perselisihan.
◙ Lebih-lebih setelah pihak Belanda melanggar gencatan senjata dgn melakukuan Agresi Militer Bld I     (21 JULI 1947).
◙ Tgl 27 Mei 1947 pihak Belanda melalui misi Idenburg, menyampaikan nota yang harus dijawab dalam waktu 2 minggu.
◙ Nota balasan yang disampaikan oleh Syahrir tersebut dianggap terlalu lemah, akhirnya Kabinet Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.
kedudukan RI kuat di mata internasional karena Inggris dan Amerika telah mengakui RI secara de facto. tp, belanda melakukan Agresi Militer I, 21 Juli 1947

6.       PERUNDINGAN RENVILLE
a. Latar Belakang :
·         Tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan seruan gencatan senjata dan mencari penyelesaian secara damai.
·         Duta Keliling Ri di PBB, Sutan Syahrir meminta kepada DK untuk membentuk badan arbitrase (penengah).
·         DK PBB setuju usul Amerika untuk membentuk komisi jasa-jasa baik (Good Will Commission) yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).
·         Pemerintah RI memilih Australia, Belanda memilih Belgia, kedua negara itu memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga.
b. Waktu & Tempat Perundingan :
·         Tanggal 27 Okt 1947 anggota KTN tiba.
·         Tanggal 17 Jan 1948 hasil Perundingan Renville ini ditandatangani.
·         Tempat kapal  AS “USS Renville”
c. Tokoh-tokohnya :
1.      Tokoh KTN : Australia (Richard C. Kirby), Belgia (Paul van Zeeland), Amerika Serikat (Dr. Frank B. Graham).
2.      Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddinsendiri, dengan Ali Sastroamijoyo sebagai wakilnya
3.      Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoyoatmodjo, denganMr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil.
d. Hasil Perundingan :
Karena desakan pihak Belanda dan KTN, RI akhirnya menyetujui isi Perundingan Renville yang sangat merugikan pihak RI. Isinya antara lain :
1.      Pihak RI menyetujui dibentuknya NIS pada masa peralihan;
2.      Daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya, diakui sampai dengan diadakan plebisit.
3.      RI bersedia menarik semua pasukan dari daerah kantong masuk ke wilayah RI (hijrah).
e. Akibat Perundingan :
·         Sekalipun Kabinet Amir merupakan kabinet koalisi yang kuat, namun setelah Perjanjian Renville, partai-partai politik menentangnya.
·         Masyumi, pendukung utama kabinet ini, menarik menteri-menterinya. Tindakan ini didukung oleh PNI.
·         Kabinet Amir yang hanya didukung oleh partai-partai sayap kiri dan tidak mampu mempertahankan diri.
·         Pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden.
ada perbedaan pendapat antara wakil tinggi mahkota belanda dg Van Mook dan menyatakan tidak terikat dg perjanjian apapun. maka, dilaksanakanlah Agresi Militer II, 18 Desember 1948

7.       PERUNDINGAN ROEM-ROYEN
A.      Latar Belakang:
Terjadinya Agresi Militer Bld II (19 Sept 1948) menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB.Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCIUNCI (United Nations Commission for Indonesia).UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia).Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda.
B. Waktu & Tempat Perundingan :
14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta
C. Tokoh-tokohnya :
1.      Wakil PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat)
2.      Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem,
3.      Delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen
D. Hasil Perundingan :
a) Perhentiantembak menembak
b) Pengembalian RI ke Yogya
c) Segera diadakan KMB di Den Haag


E. Akibat Perundingan :
Pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet yang menghasilkan keputusan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.
8.       PERUNDINGAN KMB
A. Latar Belakang :
Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen.Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB
B. Waktu dan Tempat :
23 Agustus – 2 September 1949, Denhaag Belanda.
C. Tokoh-tokohnya :
·         Wakil Indonesia (Moh. Hatta)
·         Wakil BFO (Sultan Hamid II)
·         Wakil Mr. Van Maarsevenq
·         UNCI diwakili oleh Chritchley
D. Hasil Perundingan :
1.      Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
2.      Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
3.      Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
4.      Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
5.      Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
E. Dampak Perundingan :
1.      Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
2.      Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
3.      Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
4.      Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

PEMBERONTAKAN DI INDONESIA.
Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948
Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.
Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.
Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dan dari siapa pun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat.
B. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat)
Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.


C. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.
a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.
Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara.
D. Pemberontakan Permesta
Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Berikut ini operasi-operasi militer tersebut.
a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.
c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.
d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.
e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.
f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.
Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon. Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.
E. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.
Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.
Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.
Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.
F. Gerakan Separatis Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965
DN. Aidit Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.
a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.
Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.
a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.
Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.

G. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS)
Dr. Soumokil Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).
H. Republik Maluku Selatan (RMS)
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.
Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.
RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh.
Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.
Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.
Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.
Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.
Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.
Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.





I. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. .
OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.
Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.
Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN
Latar belakang pemerontakan biasanya diawali dari ketidakpuasan masyarakat daerah atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan daerah2 yang yang selama ini “terabaikan” sehingga kedepannya tidak ada lagi pemberontakan terhadap pemerintah, karena nyawa rakyat indonesia lebih berharga daripada intrik-intrik poltik yang hanya menguntungkan sebagian orang yang berkuasa.

2 komentar: